hukummemberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutangi orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.19 C. Rukun Utang-Piutang (al-Qardh) Adapun yang menjadi rukun qardh ada tiga, yaitu: 1. Shighat Qardh Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, βAku
Perjanjianfidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah keuangan merupakan hal yang tidak dapat diduga. Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang terkadang harus mengeluarkan uang yang lebih besar dari pendapatan mereka. Ketika tidak ada pilihan lain, maka solusi yang digunakan adalah dengan melakukan peminjaman atau hutang. Sayangnya, praktik hutang piutang yang banyak beredar di masyarakat terkadang menimbulkan kesulitan dan beban yang lebih besar. Hal ini terjadi ketika terdapat bunga atau riba yang harus dibayar oleh peminjam sehingga mereka harus membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pinjaman awal. Ketergantungan pada bunga dan meningkatnya pembayaran dari waktu ke waktu dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk muamalah merupakan solusi dari persoalan tersebut. Terdapat aturan hukum yang jelas dalam mengatur praktik hutang piutang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fikih muamalah sebagai sumber hukum yang mengatur berbagai aspek transaksi juga membantu umat muslim dalam mengindari praktik-praktik yang dilarang seperti bunga riba yang dapat merugikan salah satu pihak. Sehingga, untuk memastikan bahwa hutang piutang yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah perlu adanya pemahaman yang benar terkait dengan fikih praktik hutang piutang dalam fikih muamalah?Dalam Islam, hutang piutang disebut dengan istilah "Qard" atau "Qard al-Hasan". Dimana istilah Qard sendiri merujuk pada pinjaman yang diberikan oleh seseorang atau entitas kapada orang lain dengan harapan agar pinjaman tersebut dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan istilah "Qard al-Hasan" mengacu pada pinjaman yang baik. Maksud pinjaman yang baik adalah pinjaman yang diberikan tanpa bunga dan tujuannya adalah untuk amal atau niat membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan beruba penambahan atau keuntungan bagi pihak piutang. Dalam fikih muamalah, terdapat prinsip-prinsip etika Islam yang harus diperhatikan dalam praktik hutang piutang diantaranya kejujuran, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab serta menjaga hubungan baik diantara pihak yang terlibat. Dengan berdasar pada nilai-nilai tersebut, pihak-pihak hutang piutang dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan dan bermanfaat. Terkait dengan etika tanggung jawab, seorang peminjam diharapkan dapat melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Umat muslim pun sangat dianjurkan untuk membayar hutang sesuai perjanjian bahkan lebih awal jika memungkinkan sebagai tanda kebaikan dan kejujuran. Lalu, bagaimana jika seseorang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya?Dalam islam, menangani kendala pelunasan dilakukan dengan cara adil dan bijaksana. Islam mendorong komunikasi antar pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Kepedulian dan kerjasama dalam menyelesaikan hutang dianggap lebih baik daripada menghindari pembayaran hutang tersebut. Pihak peminjam dapat menjelaskan situasi keuangannya dengan jujur dan terbuka sehingga dapat dilakukan renegosiasi terkait jangka waktu pembayaran atau hal lain yang sekiranya tidak menyulitkan kedua belah pihak. Namun apabila pihak peminjam tidak menepati kesepakatan / perjanjian, dan tidak ingin diajak untuk melakukan renegosiasi secara baik, maka pihak pemberi pinjaman dapat memberikan sanksi berupa mengajukan gugatan hukum. Hal ini bukanlah untuk menyebabkan kerugian atau menciptakan pertentangan, namun untuk mendorong pelunasan hutang dan menjaga integritas transaksi ekonomi dalam Islam. Selain tidak adanya bunga apakah terdapat fee atau tambahan sebagai ucapan terimakasih dari pihak peminjam?Prinsip hutang piutang dalam islam harus dilakukan tanpa adanya bunga atau tambahan biaya yang dianggap sebagai keuntungan bagi pemberi pinjaman atau pihak piutang. Oleh karena itu, biaya tambahan yang dihitung berdasarkan presentase pinjaman tidak seharusnya ada. Namun, di luar bunga atau fee yang berfungsi sebagai keuntungan pemberi pinjaman, terdapat biaya administrasi atau pengelolaan yang dapat dibebankan kepada penerima pinjaman. Biaya administrasi ini dapat mencakup biaya pengolahan dokumen atau verifikasi. Biaya administrasi ini pun harus wajar dan adil serta harus dijelaskan kepada penerima pinjaman dengan transparan sebelum transaksi yang dapat diambil dari penerapan praktik hutang piutang berdasarkan prinsip syariah ini adalah menekankan sikap saling tolong menolong. Dalam konteks ini, pemberi pinjaman tidak mengharapkan keuntungan namun sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian tehadap kesulitan orang lain. Transaksi hutang piutang ini juga dapat membangun solidaritas dan kerjasama diantara para entitas atau pebisnis. Dimana dengan memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan tercipta hubungan yang saling percaya dan mendukung dalam hal keuangan. Sehingga tujuan dari transaksi hutang piutang adalah untuk menebarkan nilai-nilai sosial seperti kebaikan dan tolong menolong, serta menghindari eksploitasi ekonomi yang tidak penjelasan diatas, walaupun terdapat praktik hutang piutang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak memberatkan namun akan lebih baik jika hutang piutang dapat dihindari sebisa mungkin untuk mengindari berbagai resiko yang mungkin terjadi. Hutang sebaiknya digunakan sebagai pilihan terakhir ketika menghadapi situasi yang sangat mendesak. Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
PeraturanDaerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, untuk mewajibkan setiap LPD melakukan pendaftaran APHT terhadap kredit dengan tanah sebagai jaminan hutang. Kedua (2) adalah : Kepada LPD diharapkan untuk melakukan pendaftaran APHT terhadap hutang dengan tanah hak milik sebagai
Daftar harga Kontrak Hukum Konsultasi Hutang Piutang Bhinneka Rekan Bisnis Tak Bayar Hutang, Gugat Perdata atau Lapor Pidana ? - Biaya Jasa Sewa Konsultan Hukum Hutang Piutang di Cibitung Jasa Konsultan Hukum Hutang Piutang dan Kepailitan di Beber Pengacara Hutang Piutang - Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online Menangani Kasus Hutang Piutang LHS & PARTNERS Apakah Hutang Piutang Bisa Dipidana ? - YouTube Seminar Reformasi Hutang - Anda sedang membutuhkan modal untuk bisnis? Atau sedang mengajukan pinjaman ke Bank, atau sedang mendapatkan kucuran dana dari bank? Atau mungkin malah anda sedang bermasalah dengan hutang bank Langkah Hukum Hutang Piutang β Lawfirm Yody Tistanto SH MH Tarif Sewa Jasa Konsultasi Hukum Hutang Piutang di Gunung Puyuh Penanganan Hutang Piutang Perusahaan LHS LAWFIRM Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Soegih Sativa Permana, & Partners - Hutang Piutang tetaplah Hutang Piutang Jangan sampai justru bisa Berakhir Jeratan Pidana Bagi Kreditur/Pemberi Hutang. Selesaikan secara Profesional dan Proporsional, Tidak Apakah Bisa Dipidana Akibat Tidak Mampu Membayar Utang? Hukum Hutang Piutang dengan Rentenir dan Cara Menghadapinya β PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA NFG Law Firm dan Konsultan Hukum Adakan Konsultasi Hukum Gratis, Segera Daftar !!! - DNT Lawyers Indonesia Litigation Law Firm Menangani kasus perdata hutang dan piutang di Indonesia β PENGACARA KASUS HUTANG PUTANG Bisa Tidak Seseorang Dipidana Karena Tidak Mampu Membayar Utang? - Konsultan Hukum Professional konsultan hukum utang piutang profesional β Jasa Penagih Hutang Hub. 0813-3155-3216 Tanya Jawab Hukum Berhutang dengan Niat tidak Mengembalikan - Ustadz Ammi Nur Baits - YouTube Konsultasi Hukum Gratis Telegram LHS & PARTNERS Lpk-ms Kantor Hukum β Laman 2 β KANTOR HUKUM PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA PENANGANAN HUTANG PIUTANG - Kantor Advokat & Pengacara Yasri Febrian Marly & Rekan Pengacara Kasus Utang Piutang - Jasa Pengacara Gugat Utang Piutang Konsultasi Hukum Gratis WhatsApp LHS & PARTNERS PENGACARA HUTANG PIUTANG Saiful Anam & Partners Lbh Sleman Gratis Jasa Pengacara - Pengacara Perceraian Sleman Konsultasi Hukum Online Gratis LHS & PARTNERS Konsultasi Hukum Hutang Piutang untuk Bisnis Anda - Majalah Indonesia Rutan Buntok Berikan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum bagi WBP Tanya Jawab dan Konsultasi Hukum Pidana dan Perdata Gratis dengan Toto Sumito SSi, SH, MH di 0811703576 β Pengacara Hutang Piutang - PENGACARA / LAWYER / ADVOKAT / KANTOR PENGACARA / LAW FIRM / KONSULTAN HUKUM Tarif Sewa Jasa Konsultasi Hukum Kepailitan di Pelabuhan Ratu Seminar Reformasi Hutang - Posts Facebook Hukum Utang Piutang dan Mengunggah Foto Orang Lain di Media Sosial - Piutang Tak Kunjung Dibayar KKKS, APMI Konsultasi dengan Pakar Hukum - OG INDONESIA Layanan Konsultasi Hukum RHS Law Firm Pengacara / Konsultan / Hukum / Tax Lawyer / Yogyakarta / Sleman / Gunung Kidul / Kulon Progo / Bantul / Magelang / Purworejo / Solo / Surakarta - Pengacara / Konsultan / Solusi Bisnis - Jasa Konsultan Hukum dan Pengacara LEGAL & CONTRACT DRAFTING / REVIEW + KONSULTASI HUKUM PENGALAMAN TERJAMIN Konsultasi Hukum Bisnis dan Perusahaan LHS LAWFIRM Solusi Bagi yang Terjebak Utang Online Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam Justika Konsultasi Hukum via Online justika_id Twitter Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana? - Klinik Hukumonline Ada Cak Peno di Gedung Siola Surabaya, Warga Gratis Konsultasi Hukum - Konsultan Hukum Jakarta Konsultasi Hukum Bersama Toto Sumito, Hukum Piutang Bisakah Teman Konsultan Hutang Piutang - Konsultan Hukum Seluk Beluk Syarat dan Ketentuan Pinjaman Online - Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online Pembaharuan Hutang Novasi - PENGACARA / LAWYER / ADVOKAT / KANTOR PENGACARA / LAW FIRM / KONSULTAN HUKUM Pengacara Bandung Kantor Advokat Bandung Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Hutang Pewaris? Lassa Advocate Justika Konsultasi Hukum via Online justika_id Twitter HUTANG PIUTANG TIDAK BISA DIPIDANAKAN Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Mitra Sejahtera in Lamongan Konsultasi Hukum Tatap Muka LHS & PARTNERS Advokat Pengacara Konsultan Hukum Jaminan Saiful Anam & Partners Konsultasi Hukum Saudara Tidak Mau Bayar Utang - KONSULTASI HUKUM GRATIS β KANTOR PENGACARA GUSRIANTO & PARTNERS β Pengacara Kebumen Jasa Konsultasi, Pendampingan Hukum Pidana & Perdata Polemik Hutang Piutang Surunuddin Dangga, Begini Alurnya Tenggara News JASA PENGACARA ,KONSULTAN HUKUM DAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM Lembaga Bantuan Hukum Waji Has in Lamongan LBH NURANI β Pengacara & Bantuan Hukum Wilayah Surabaya - Pengacara dan Advokat Surabaya Pendampingan, konsultasi hukum, masalah perceraian Gugatan PMH, utang piutang, waris, pertanahan, pidana umum serta pidana NURANI β WILAYAH HUKUM β KANTOR HUKUM DAN PENGACARA PAJAK DAN PARTNERS Contoh Kasus Hukum Perdata Tentang Hutang Piutang - Sumber Berbagi Data Ayat Alquran dan Hadits Nabi tentang Menghapuskan Utang Konsultasi Hukum Online Jasa Penagihan Hutang - Solusi Kredit Macet - Tanya-Jawab Utang Belum Dibayar dan Laporan Penipuan - Konsultasi Hukum - Kantor Pengacara di Jogja Bantul Sleman Solo Surat Perjanjian Hutang Piutang, Bagaimana Cara Pembuatannya? - Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online Ayat Alquran dan Hadits Nabi tentang Menghapuskan Utang Konsultasi Hukum Online Cara Efektif Menagih Utang pada Peminjam Nakal Pengertian Konsultan Hukum dan Pengacara β Firman Mustika & Partners Hutang piutang ituβ¦ - Lembaga Hukum Indonesia Tanpa RIBA Facebook advokatbogor Instagram posts photos and videos - UMKM Bisa Konsultasi Hukum Gratis Terkait Covid-19, Ini Daftar Advokatnya - Berita Hukumonline Menggagas Layanan Konsultasi Hukum Gratis bagi Steemian β Steemit HUKUM HARTA WARISAN DAN HUTANG PIUTANG, BEGINI PENJELASANNYA pasal hukum perdata hutang piutang oleh Pengacara Balikpapan Samarinda hp/wa tsel 0812345 3855 - Jasa Pengacara Hp/WA 08123453855 Di Balikpapan Samarinda Advokat-Konsultan Hukum-Perceraian Tidak Ada Perjanjian Tertulis, Dapatkah Pihak Lawan Dituntut di Pengadilan? Lassa Advocate Proveritas Lawyers Boris Tampubolon, Author at Konsultan Hukum Professional - Page 15 of 24 Apa yang dilakukan Jika Terjerat Hutang Pinjaman Online? - Konsultan Hukum Indonesia, Jasa Pembuatan Kontrak Kerja Bisnis BP Lawyers Corporate Law Firms di Jakarta Biaya Konsultasi Hukum dan Tips Pilih Pengacara Terbaik Penyelesaian Utang Piutang Melalui PKPU - KANTOR HUKUM JAKARTA Adab al-Quran Terkait Utang Konsultasi Agama dan Tanya Jawab Pendidikan Islam Hukum Hutang Piutang dengan Rentenir dan cara Menghadapinya β PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MITRA SEJAHTERA Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang - Kantor Firma Hukum Di Jakarta Law Firm Nugros & Partner - Experience, Integrity And Solution - Litigation and Corporate Lawyer MEWAKILI DI PENGADILAN - Konsultasi Hukum Perbankan LHS LAWFIRM Justika Situs Konsultasi Hukum Online Mudah & Profesional Konsultasi Hukum Gratis Kantor Pengacara Yogyakarta - Jasa Pemberian Opini Hukum Legal Opinion dari Konsultasi Hukum Profesional Terbaik dan Terkemuka di Indonesia, untuk Berbagai Kebutuhan Pribadi, Organisasi atau Lembaga, Dunia Bisnis dan Usaha serta Perusahaan dan Coprorate Maksimalkan Pelayanan kepada Masyarakat, Penyuluh Hukum Beri Konsultasi Gratis dan Penyuluhan di Wilayah Kabupaten Sleman YLBH-SI Siap Mendampingi Bagi Masyarakat Yang Mencari Keadilan Hukum, Jika Ada Perkara Perdata dan Pidana - Surat Perjanjian Hutang Piutang Revisi Agung 25juni2018 PDF Bantuan Hukum ke Warga Miskin DIY Masih Minim Hukum Konsultasi Hukum Gratis via Email LHS & PARTNERS CURKUM 37 UTANG PIUTANG DAPATKAH DIPIDANA? - Klikhukum PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN MULTIAKAD ANTARA PETANI TEBU DENGAN PABRIK GULA TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Stud Klinik Hukum Hufron & Rubaie Advocates Team Pengacara Kami -
Dwangsomtidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan; 7. Terhadap putusan pembayaran sejumlah uang apabila tergugat tidak melaksanakan secara sukarela maka ada lembaga pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan upaya paksa.
ο»ΏTidak jarang dalam hutang piutang terjadi perselisihan dan berakhir sangat alot, karena itu dibutuhkan cara penyelesaian kasus hutang piutang. Permasalahan hutang piutang ini dialami oleh seluruh kalangan masyarakat. Masalah biasanya timbul ketika debitur atau pihak peminjam tidak segera membayar. Biasanya kedua pihak antara kreditur dan debitur melakukan perjanjian tersurat di atas kertas. Terdapat empat syarat membuat perjanjian sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata. Syarat tersebut terdiri dari kesepakatan untuk saling terikat, kecakapan para pihak untuk membuat keterikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Terkadang dalam kreditur kesulitan menentukan cara menagih hutang ke orang yang susah bayar. Apabila seorang debitur tidak membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada surat perjanjian tersebut. Maka debitur sudah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cara Penyelesaian Kasus Hutang Piutang yang Benar Jika sudah ditemukannya indikasi pelanggaran dilakukan oleh pihak yang meminjam uang. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara penyelesaian dipilih. Terdapat dua cara dapat dipilih yaitu secara hukum perdata atau hukum pidana. Sangat sulit untuk menentukan sebuah perkara akan diselesaikan secara perdata atau pidana. Berikut ini cara menyelesaikan kasus hutang dapat Anda jalani. 1. Memilih Jasa Advokat Langkah pertama adalah menyewa jasa advokat dipilih oleh pihak kreditur karena advokat akan menyelesaikan perkara dengan baik. Advokat juga akan membantu dalam bagaimana cara harus membela diri, melengkapi dan memperbaiki dokumen diperlukan. 2. Mediasi Setelah memilih advokat, melakukan mediasi adalah langkah awal dalam proses menyelesaikan perkara. Pada proses inilah advokat akan membantu untuk menyampaikan pada pihak debitur untuk melunasi hutang dalam jangka waktu telah ditentukan. Jika mediasi berjalan baik, kasus tidak akan dilanjutkan dan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi, berbeda halnya jika pihak debitur tidak bisa bekerja sama dengan baik dan memaksa kreditur membawa perkara ke tahap selanjutnya. Baca juga Cara Menagih Hutang ke Orang yang Susah Bayar Sesuai Hukum Perbedaan Pelaporan Pihak Berwajib dan Mengajukan Gugatan Perdata Hukum hutang piutang merupakan salah satu kategori ranah perdata. Tetapi terdapat dua cara penyelesaian yaitu menyelesaikannya melalui pihak berwajib. Dengan tuduhan telah melakukan unsur pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan. Cara lainnya adalah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dan menuntut pada pihak debitur untuk melakukan ganti rugi. Kedua cara tersebut dapat dipilih oleh kreditur dengan pertimbangan yang matang. 1. Melaporkan Kasus Hutang Piutang pada Pihak Berwajib Semua warga Indonesia memiliki hak sama untuk melapor ke pihak berwajib. Namun, butuh beberapa hal sampai kasus tersebut bisa diterima dan diselidiki oleh kepolisian. Untuk dapat dilanjutkan debitur harus terbukti melakukan perbuatan dan niat jahat saat melakukan pinjaman. Cara ini banyak dipilih karena cukup efektif untuk mengembalikan dana dipinjamkan. Laporan yang sudah diterima oleh pihak kepolisian dapat dijadikan bahan untuk bernegosiasi dengan debitur yang sudah terlapor. Jika uang sudah dikembalikan, maka laporan dapat dicabut. Namun, walaupun sudah dicabut kasus masih saja bisa tetap dilanjutkan. Dikarenakan laporan mengenai tindak pidana penggelapan dan penipuan dianggap telah memiliki bukti cukup. Hal ini juga dapat membuat debitur atau terlapor dipenjara karena hutang. 2. Jika Mengajukan Gugatan Perdata Wanprestasi Ke Pengadilan Cara penyelesaian kasus hutang piutang selanjutnya selain melapor ke kepolisian, mengajukan gugatan perdata. Cara ini cukup banyak dilakukan oleh para advokat dalam menyelesaikan perkaranya. Setelah melakukan tahap mediasi dengan benar tetapi tidak juga ditemukan titik temu maka gugatan berlanjut ke tahap berikutnya. Walaupun merupakan cara paling efektif dalam upaya mengembalikan dana ganti rugi dari pihak tergugat atau debitur. Gugatan ini memerlukan waktu lama. Berdasarkan surat edaran MA No. 4 Tahun 2014 menjelaskan penyelesaian perkara pada pengadilan negeri paling lambat 5 bulan. Hal lainnya yang harus dipersiapkan adalah pihak penggugat harus mengetahui segala aset yang dimiliki oleh tergugat dengan tujuan jika debitur tidak dapat membayar ganti rugi, aset-asetnya tersebut akan diakuisisi pada pihak penggugat. Penyelesaian dari kasus hutang secara perdata maupun pidana memakan waktu yang sama-sama tidak sedikit. Terpenting dalam cara penyelesaian kasus hutang piutang adalah menyelesaikannya dengan benar tanpa melanggar hukum. Konsultasikan Masalah Kasus Hutang Piutang Dengan Justika! Hutang piutang memang bisa menjadi salah satu kasus yang cukup berat jika tidak segera diselesaikan. Untuk itu, ada baiknya Anda menggunakan layanan hukum profesional Justika. Konsultasi Chat Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau hanya dengan Rp. saja menggunakan layanan Konsultasi Chat dari Justika. Anda hanya perlu ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda. Konsultasi Via Telepon Dengan Konsultasi via Telepon, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 menit hanya dengan Rp. atau Rp. selama 60 menit sesuai pilihan Anda, untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami. Konsultasi Tatap Muka Sementara melalui Konsultasi Tatap Muka Anda akan mendapatkan layanan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Mitra Advokat Justika selama 2 jam hanya dengan Rp. saja dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia. Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan. Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah. A Asas β Asas Hukum Perdata Formil. 1. Hakim bersifat pasif. Dalam perkara perdata, inisiatif untuk mengajukan perkara ke pengadilan sepenuhnya terletak pada pihak yang berkepentingan. 2. Hakim dilarang menolak perkara. Bila suatu perkara sudah masuk ke pengadilan hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebutSebagaikantor Lembaga Bantuan Hukum, kami memberikan pelayanan jasa hukum dalam hal sebagai berikut : PIDANA UMUM Dalam perkara pidana umum, kami memberikan layanan jasa hukum dalam bidang-bidang sebagai berikut : Kasus Hutang Piutang; Kasus Sewa Menyewa; Kasus Pertanahan; Kasus-Kasus Lainnya; SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN)
DZ5teQ.lembaga bantuan hukum hutang piutang
